Kalau pusat sibuk dengan skema besar dan jargon global, seharusnya pemerintah daerah jadi garda terdepan pembinaan UMKM. Mereka lebih dekat, lebih tahu medan, dan lebih tahu siapa yang berjuang di balik etalase kecil-kecilan itu.
Sayangnya, tak sedikit pemerintah daerah yang masih melihat UMKM sebagai “obyek bantuan”, bukan sebagai mitra strategis pembangunan. Programnya gitu-gitu saja: pelatihan sablon, bantuan gerobak, atau bazar tahunan. Sementara pasar tetap dikuasai oleh pelaku besar dan minimarket waralaba.
Padahal seharusnya, ada tiga peran penting yang bisa diambil oleh Pemda:
- Regulator yang Melindungi:
Buat perda atau kebijakan yang membatasi ekspansi usaha besar di zona strategis UMKM. Jangan biarkan toko modern menjamur di tiap tikungan kampung, membunuh warung yang sudah 20 tahun hidup.
- Fasilitator yang Mempermudah:
Permudah perizinan, jangan justru UMKM dipalak lewat pungutan “oknum”. Berikan akses ruang usaha murah di tempat strategis, bukan dipinggirkan di lokasi sepi pengunjung.
- Akselerator yang Membuka Jalan:
Bantu UMKM masuk ke rantai pasok daerah—entah itu dalam pengadaan makanan kantor, pengelolaan souvenir, hingga merchandise event resmi. Jangan tender-tender habis diborong orang luar daerah.
Lebih dari itu, pemerintah daerah harus jadi teladan kecintaan produk lokal. Kalau ada rapat dinas, kenapa tidak sajikan kopi lokal, keripik lokal, atau produk UMKM setempat?
UMKM butuh dukungan nyata, bukan foto bersama atau simbolis potong pita. Bangun sistem, bukan hanya acara. Berikan akses, bukan hanya amplop bantuan.
Kalau pemimpin daerah mau sungguh-sungguh, ekonomi lokal bisa menggeliat tanpa harus nunggu proyek dari Jakarta. Karena sejatinya, kedaulatan ekonomi tidak dibangun dari pusat ke daerah, tapi dari desa ke kota, dari kampung ke pusat.
Menjahit Kebijakan UMKM dengan Benang Adat dan Kearifan Lokal
Di banyak daerah, UMKM bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal identitas, harga diri, dan keberlanjutan budaya lokal. Di balik selembar kain tenun, sebotol minyak balur, atau sebungkus keripik pisang, tersembunyi nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun temurun.
Sayangnya, pemerintah sering kali hanya melihat UMKM dari sisi angka dan pasar. Padahal, UMKM adalah wadah pelestarian adat yang hidup dan bernapas. Kalau warung kue Bugis gulung tikar, bukan cuma bisnis yang mati, tapi juga cita rasa budaya yang hilang. Kalau perajin rotan tak diberdayakan, bukan cuma ekonomi keluarga yang runtuh, tapi juga tradisi tangan terampil yang punah.
Inilah saatnya pemerintah daerah menjahit ulang kebijakan ekonomi dengan benang-benang kearifan lokal. Bukan sekadar mengembangkan produk, tapi menjaga nilai. Bukan hanya menyalurkan dana, tapi membangun sistem regenerasi. Libatkan tokoh adat, dengarkan pelaku lokal, dan jangan serahkan semuanya pada logika pasar semata.
Karena negeri ini dibangun bukan hanya oleh investor besar atau lembaga keuangan, tapi juga oleh ibu-ibu penjual kue di sudut pasar, tukang kayu dari kampung, dan anak muda yang merintis usaha sambil merawat akar budayanya.
UMKM adalah sumbu peradaban. Dan pemerintah daerah harus menjadi penjaga apinya. Catatan Ekobis
