Narasi AMSINet Media – Dalam sebuah negara demokratis, idealnya korupsi semakin berkurang, oligarki tidak berkembang secara masif, dan kejahatan terhadap sumber keuangan negara dapat diminimalisasi. Sebab, dalam sistem demokrasi, penguasa harus bertanggung jawab kepada publik yang memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritisi setiap keputusan yang mereka buat. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas seharusnya menjadi benteng utama yang menjaga agar kekuasaan tidak diselewengkan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Namun, realitas di negeri ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Demokrasi yang seharusnya menjadi alat untuk membangun kesejahteraan rakyat, malah berubah menjadi panggung para perampok berdasi. Kekuasaan disalahgunakan untuk mengamankan kepentingan segelintir elite, sementara hukum yang seharusnya tegak lurus justru dijadikan alat transaksi kekuasaan. Prinsip equality before the law hanya menjadi jargon tanpa makna, karena hukum lebih tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Demokrasi yang kita jalani saat ini seolah hanya menjadi topeng bagi praktik oligarki. Para elite membangun sistem yang memungkinkan mereka mempertahankan kekuasaan dengan mengendalikan sumber daya negara. Alih-alih memperkuat supremasi hukum, mereka justru menjadikannya instrumen untuk membungkam lawan politik atau mengamankan posisi mereka.
Di tengah kondisi ini, rakyat yang seharusnya menjadi pemegang kedaulatan justru semakin terpinggirkan. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan, dikorupsi secara sistematis oleh para penguasa yang haus akan kekayaan. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin melebar, kemiskinan sulit dientaskan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin terkikis.
Hukum Sebagai Alat Transaksi Kekuasaan
Korupsi politik bukan sekadar praktik mencuri uang negara, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan yang sudah mengakar. Para pemimpin yang lahir dari proses demokrasi transaksional akan selalu berupaya mengembalikan modal politiknya dengan berbagai cara, termasuk melalui kebijakan yang menguntungkan para cukong yang membiayai mereka.
Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut oleh Polibios sebagai hukum besi oligarki. Demokrasi yang seharusnya memberikan ruang partisipasi bagi rakyat, justru diambil alih oleh segelintir elite yang mengontrol jalannya pemerintahan. Mereka membangun jaringan patron-klien, di mana kepentingan kelompok lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat.
Ketika hukum justru digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status quo, maka yang terjadi adalah pelemahan terhadap prinsip keadilan. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali hanya berakhir dengan hukuman ringan, sementara rakyat kecil yang melakukan kesalahan serupa dihukum berat.
Republik dalam Ancaman Kebangkrutan
Sebuah republik yang dikelola secara serampangan dan sumber dayanya dijarah oleh segelintir orang tidak memiliki masa depan yang cerah. Negara ini tidak akan mampu berdiri kokoh jika anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dikorupsi oleh para penguasa.
Tanpa kesadaran kolektif untuk melawan kejahatan ini, demokrasi kita akan terus merosot dan bergeser ke arah oligarki. Jika kondisi ini dibiarkan, maka Indonesia tidak hanya akan mengalami krisis ekonomi dan politik, tetapi juga krisis moral yang lebih dalam.
Membangun Kesadaran Kolektif
Dalam situasi seperti ini, rakyat harus mengambil peran aktif dalam mengawasi dan mengawal jalannya pemerintahan. Kesadaran kolektif harus dibangun agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif dari praktik korupsi yang merajalela.
Kita tidak boleh hanya mengutuk keadaan tanpa melakukan tindakan nyata. Perubahan harus dimulai dari keberanian untuk bersuara, menuntut transparansi, dan menolak segala bentuk penyimpangan kekuasaan. Hanya dengan cara ini, kita dapat menyelamatkan republik ini dari jurang kebangkrutan dan mengembalikan demokrasi ke jalurnya yang benar.
Sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran rakyat. Jika kita ingin melihat bangsa ini bangkit dan bebas dari cengkeraman korupsi, maka sudah saatnya kita bersatu untuk menuntut perubahan. Jika tidak, maka demokrasi hanya akan menjadi sekadar slogan, sementara negara ini terus dikuasai oleh para perampok yang bersembunyi di balik jubah kekuasaan. Catatan Bang AMSi La Palellung
