Di negeri yang katanya subur dan makmur, kita justru sering menghadapi ironi: harga beras melambung, petani menjerit, dan ketergantungan impor terus meningkat. Padahal dari lumbung ke lumbung, dari ladang ke ladang, para petani kita tetap menanam, dengan keringat, bukan janji.
Ketahanan pangan sejatinya bukan hanya tentang pasokan yang cukup, tapi soal siapa yang menguasai produksi, siapa yang menikmati hasilnya, dan siapa yang membuat aturannya. Di sinilah persoalan utama bangsa ini: kebijakan pangan seringkali jauh dari realitas lapangan.
Petani Tidak Butuh Simpati, Mereka Butuh Posisi Strategis
Selama ini, petani diposisikan sebagai objek bantuan. Bantuan bibit, pupuk, alat, bahkan pelatihan. Tapi apakah mereka dilibatkan dalam perumusan arah kebijakan nasional? Apakah suara mereka pernah sampai ke meja Kementerian atau DPR tanpa melalui saringan elite politik?
Jawabannya nyaris tidak.
Padahal mereka adalah aktor utama. Kalau ibarat negara ini sebuah dapur besar, maka petani adalah juru masaknya. Tapi anehnya, yang menyusun resep justru orang-orang yang bahkan tidak pernah menginjak lumpur sawah.
Kedaulatan Pangan Bukan Sekadar Istilah
Kita sering dengar istilah “kedaulatan pangan”, tapi realitanya kebijakan kita justru cenderung pro-importir. Saat panen raya, harga jatuh. Saat stok menipis, yang dipilih adalah jalan pintas: impor. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan bangsa. Ketika perut rakyat tergantung pada negara lain, maka di sanalah titik rapuh kemerdekaan kita.
Solusinya? Bangun Dari Akar
Pertama, pemerintah harus mulai menyusun kebijakan berdasarkan data lapangan, bukan laporan ABS (asal bapak senang). Kedua, bangun kedaulatan pangan dari hulu ke hilir: tanam, distribusi, hingga pasar, harus bisa dikendalikan oleh rakyat, bukan oligarki.
Ketiga, libatkan tokoh adat dan komunitas lokal. Dalam budaya kita, banyak sekali kearifan lokal soal tata guna lahan, musim tanam, dan ketahanan keluarga. Jangan abaikan itu hanya karena tak sesuai teori barat.
Kalau kita mau serius bicara soal kedaulatan bangsa, maka mulailah dari perut rakyat. Jangan biarkan ladang kita kering karena kebijakan yang beku. Mari kembalikan arah pembangunan pada mereka yang menanam, bukan hanya pada mereka yang duduk di meja bundar.
Bangsa ini besar, tapi hanya akan benar-benar merdeka kalau petaninya tidak lagi merasa jadi budak di tanahnya sendiri. Catatan Bang AMSi La Palellung
